MABARPOS.COM – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui percepatan program elektrifikasi nasional. Pada tahun 2026, anggaran Program Listrik Desa (Lisdes) ditingkatkan secara signifikan menjadi Rp10,3 triliun, hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan peningkatan anggaran tersebut difokuskan untuk memperluas akses listrik ke ribuan desa dan dusun yang hingga kini belum terjangkau jaringan kelistrikan.
Menurut data Kementerian ESDM, saat ini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di berbagai wilayah Indonesia yang belum menikmati layanan listrik secara memadai. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke pelosok negeri.
“Negara harus hadir untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan dasar, termasuk listrik. Masih banyak desa dan dusun yang belum menikmati penerangan yang layak,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Sabtu (20/6/2026).
Bahlil menegaskan bahwa kehadiran listrik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pendidikan, layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terpencil.
Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah membangun infrastruktur kelistrikan di 1.361 lokasi desa dan dusun dengan total anggaran mencapai Rp3,6 triliun. Untuk tahun 2026, alokasi dana yang lebih besar diharapkan mampu mempercepat penyambungan listrik bagi masyarakat yang selama ini masih hidup tanpa akses energi.
Meski demikian, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi biaya investasi. Di sejumlah lokasi, pembangunan jaringan membutuhkan dana yang cukup besar untuk melayani jumlah pelanggan yang relatif sedikit.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa program elektrifikasi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan ekonomi, melainkan sebagai bentuk pelayanan negara kepada masyarakat.
“Pemerintah tidak hanya menghitung untung dan rugi. Listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat dinikmati seluruh warga negara tanpa terkecuali,” kata Bahlil.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman hidupnya di daerah yang belum menikmati listrik membuatnya memahami pentingnya akses energi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, listrik menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung proses belajar anak-anak, akses informasi, serta pemanfaatan teknologi digital di era modern.
Program Lisdes sendiri akan dijalankan melalui dua skema utama, yakni pembangunan jaringan listrik baru dan pemberian bantuan pemasangan sambungan listrik gratis melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Pemerintah menargetkan percepatan elektrifikasi terus berlanjut hingga 2027 dengan fokus pada wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses energi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia. (***)