MABARPOS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul keluhan masyarakat terkait gangguan pasokan listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Bahlil, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional kelistrikan guna memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Pemerintah meminta PLN segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar masyarakat mendapatkan layanan listrik yang andal dan nyaman tanpa gangguan pemadaman,” kata Bahlil dalam keterangan resminya, Sabtu (20/6/2026).
Ia menegaskan bahwa aspek teknis dalam pengelolaan sistem kelistrikan merupakan tanggung jawab PLN, sehingga perusahaan pelat merah tersebut diharapkan dapat bergerak cepat menyelesaikan kendala yang terjadi di lapangan.
Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, untuk membahas langkah-langkah penanganan yang perlu segera dilakukan. Dalam pembicaraan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan mitigasi operasional guna mencegah gangguan yang berdampak pada masyarakat.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan mulai dari aspek operasional hingga distribusi energi agar sistem kelistrikan nasional dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, Bahlil juga meluruskan informasi yang beredar terkait dugaan pemadaman listrik akibat kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Ia memastikan bahwa pasokan batu bara untuk kebutuhan PLN dalam kondisi aman dan telah dipersiapkan melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang nasional.
Data Kementerian ESDM menunjukkan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, pemerintah telah menugaskan perusahaan-perusahaan batu bara nasional untuk menyediakan pasokan hingga 180–190 juta ton, dengan sebagian besar kebutuhan telah dikontrak sebelumnya.
Karena itu, menurut Bahlil, persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan batu bara, melainkan lebih berkaitan dengan aspek teknis dan pengelolaan distribusi energi yang menjadi ranah operasional PLN.
Pemerintah berharap PLN dapat segera menyelesaikan berbagai kendala teknis yang ada sehingga layanan listrik kembali normal dan masyarakat dapat menikmati pasokan energi yang stabil serta andal.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh langkah perbaikan berjalan cepat dan efektif agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penyelenggaraan layanan kelistrikan nasional demi menjaga keandalan pasokan energi sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan sektor produktif. (***)